Jaringan Komunikasi dan Informasi Hukum
Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan
  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
  6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
  10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
  13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  14. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor
  15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-kantor
  16. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan
Peraturan Menteri
  1. Peraturan Menaker Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Menaker Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
  3. Peraturan Menaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
  4. Peraturan Menaker Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
  5. Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
  6. Peraturan Menaker Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri
  7. Peraturan Menaker Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
  8. Peraturan Menaker Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016
  9. Peraturan Menaker Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan
  10. Peraturan Menaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi
  11. Peraturan Menaker Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah
  12. Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja
  13. Peraturan Menaker Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
  14. Peraturan Menaker Nomor PER.07/MEN/V/2007 tentang Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
  15. Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
  16. Peraturan Menaker Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta bukan Penerima Upah
  17. Peraturan Menaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
  18. Peraturan Menaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
  19. Peraturan Menaker Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
  20. Peraturan Menaker Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro
  21. Peraturan Menaker Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
  22. Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  23. Peraturan Menaker Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan
  24. Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan
  25. Peraturan Menaker Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus
  26. Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan
  27. Peraturan Menaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
  28. Peraturan Menaker Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  29. Peraturan Menaker Nomor PER-01/MEN/1994 tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan
  30. Peraturan Menaker Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
  31. Peraturan Menaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
  32. Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
  33. Peraturan Menaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi
  34. Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
  35. Peraturan Menaker Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan
  36. Peraturan Menaker Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia
  37. Peraturan Menaker Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
  38. Peraturan Menaker Nomor 14 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/kota
  39. Peraturan Menaker Nomor PER.18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
  40. Peraturan Menaker Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan
  41. Peraturan Menaker Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
  42. Peraturan Menaker Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri
Produk Hukum Peraturan Walikota
  1. Peraturan wali kota Medan no.9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
  2. Peraturan wali kota Medan no.34 Tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Medan No.3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan
  3. Peraturan wali kota Medan no.62 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi dinas ketenagkerjaan kota Medan
  4. Peraturan wali kota Medan no.52 Tahun 2011 tentang pedoman perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Produk Hukum Peraturan Daerah
  1. Peraturan daerah kota medan No.3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan
  2. Peraturan daerah kota medan No.2 Tahun 2017 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing